WAJO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023...
WAJO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo, mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas
pemeriksaan keuangan negara. Saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Presiden juga menyampaikan
selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. "Sudah sering saya sampaikan
bahwa WTP bukanlah sekadar prestasi, melainkan kewajiban bagi kita semua dalam
pengelolaan APBN dengan baik.
Ini adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik setiap tahunnya," ujar Presiden Joko Widodo,
dikutip dari setkab.go.id. "Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang
merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016," kata Ketua BPK RI Isma Yatun
dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat , Senin (8/7/2024).
Penyampaikan LHP LKPP ini juga menyertakan Wapres Ma'ruf Amin. Hadir juga
sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut
Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan Budi Karya
Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki. Tampak juga, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri
Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito
Karnavian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, MenPAN-RB
Azwar Anas, Menlu Retno Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menparekraf Sandiaga
Uno, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian para ketua lembaga/instansi di antaranya, Ketua DPR Puan Maharini,
Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Pj.Bupati Wajo Andi
Bataralifu bersama Bupati/Walikota dan Gubernur se-Indonesia.
Di akhir
sambutannya, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah
segera menindaklanjuti rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan
pengelolaan keuangan APBN dan APBD. Andi Bataralifu menyampaikan bahwa apa yang
di sampaikan oleh bapak Presiden, bahwa WTP bukanlah prestasi, melainkan bentuk
kewajiban untuk mengelola keuangan APBN secara baik dan bertanggung jawab karena
ini uang rakyat, "ini patut kita dukung dan berkomitmen untuk wujudkan tata
kelola laporan keuangan yang lebih baik dalam membangun pemerintahan yang kuat
demi Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (Humas Wajo)
COMMENTS