WAJO -- Memperihatinkannya kondisi Jembatan Gantung Tokampu–Tonrongnge, dimana landasan beton bergeser dan retak hingga 20 sentimeter akibat hujan deras pada 25 Oktober 2025 lalu. Merespons kondisi darurat ini, Komisi III DPRD Wajo langsung melakukan kunjungan kerja ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Sulawesi Selatan, Kamis (06/11/2025).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III Andi Bayuni Marzuki, didampingi Sekretaris Komisi III Fery Saputra, anggota III komisi Sudirman Meru, Taqwa Qaffar, dan H. Syamsuddin, diterima langsung oleh Plt. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang, Zulf Arifin, beserta jajarannya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait kerusakan Jembatan Gantung Tokampu–Tonrongnge, yang terletak di Kabupaten Wajo. Berdasarkan laporan, jembatan tersebut mengalami kerusakan cukup serius akibat hujan deras pada 25 Oktober 2025, yang menyebabkan landasan beton bergeser dan retak antara 10 hingga 20 sentimeter. Kondisi ini juga menimbulkan keretakan pada lantai dasar tanjakan jembatan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menyampaikan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Wajo bersama pihak terkait telah melakukan penanganan darurat, di antaranya dengan pemasangan talud bronjong, patok balok kayu, serta batu gajah. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan yang lebih parah pada jembatan dan area sekitarnya.
Selain itu, Komisi III juga melaporkan kerusakan tanggul di beberapa wilayah sungai, termasuk di Bendungan Awo, Kecamatan Pitumpanua, dan Kecamatan Sabbangparu. Semua laporan tersebut disampaikan kepada pihak BBWS Pompengan Jeneberang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan di sepanjang aliran sungai.
Plt. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang, Zulf Arifin menyampaikan apresiasi atas laporan dan inisiatif Komisi III DPRD Wajo yang datang langsung membawa aspirasi masyarakat. Mereka menegaskan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan dan dasar tindak lanjut dalam program kerja BBWS ke depan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Untuk memperkuat tindak lanjut, sebaiknya ada surat resmi permintaan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Wajo terkait permasalahan yang telah dilaporkan,” ujar Zulf Arifin.
Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki menyampaikan harapan agar pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Wajo dapat memperoleh perhatian khusus dalam bentuk program fisik dari BBWS, terutama untuk penanganan tanggul dan lanjutan proyek sheet pile di sepanjang aliran Sungai Walannae.
"Permintaan dari Komisi III disambut positif oleh pihak BBWS Pompengan Jeneberang yang menyatakan siap memberikan atensi dan menjadikan laporan ini sebagai prioritas evaluasi program kerja tahun depan,"tutur Andi Bayuni.(Humas DPRD Wajo)
COMMENTS