WAJO - Pemerintah Kabupaten Wajo bakal mendapat 9 paket program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Terkuak saat Bupati Wajo Andi Rosman menghadiri rapat koordinasi optimalisasi kerja sama di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan itu guna mewujudkan informasi layanan pertanahan dan ruang, salah satunya melalui Program Optimalisasi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk mendorong perekonomian daerah.
Bahkan program itu ditujukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas layanan yang lebih baik.
Adapun 9 paket yang disiapkan melalui program kerja sama Pemerintah daerah antara lain, Integrasi NB dan NOP, Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, Percepatan Pendaftaran Tanah, Percepatan RDTR Terintegrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS), Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial,
Integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, Optimalisasi Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Isu
Pertanahan dan Tata Ruang Daerah, Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah.
Menanggapi hal itu Bupati Wajo Andi Rosman menegaskan pihaknya bersedia menerima segala bentuk program kerja sama tersebut.
"Terlebih dulu kami apresiasi dan berterima kasih kepada KPK RI dan Kementerian ATR/BPN atas upaya dalam mendorong kemajuan daerah, kami selalu siap," tegas Andi Rosman.
Menurutnya, program tersebut bakal memberi dampak positif terhadap layanan publik, utamanya dalam mendorong ekonomi daerah.
"Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo selalu siap menerima program dari Pemerintah Pusat. Alhamdulillah ini luar biasa semoga menjadi berkah bagi kita, khususnya masyarakat Wajo," katanya.
Kehadiran Andi Rosman sebagai komitmen Pemkab Wajo dalam menyukseskan program Optimalisasi kerja sama antara tiga lembaga terkait.
Dengan implementasi itu pula, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (Pilot Project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK dan Pemerintah daerah (Pemda)
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyebut bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron
Wahid telah menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian.
"Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat," ujar Andi Tenri, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).
Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi layanan pertanahan. Kolaborasi ini bahkan telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu.
"Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi layanan pertanahan dan tata ruang agar berlangsung secara transparan dan akuntabel," bebernya. (Hum).
COMMENTS